BACA INI HARGA BBM BENSIN PREMIUM NAIK JADI 10 RIBU/LITER
TukangBecak.org-JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari Rp6.500 menjadi Rp10.000 per liter.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan penaikan tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi. Dengan kenaikan harga masyarakat diyakini tidak akan melakukan penyalahgunaan sehingga terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.
“Kalau saya dipanggil Jokowi, saya usulkan lagi. Idealnya harga Rp10.000 per liter,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (25/8/2014).
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku sampai saat ini belum ada rencana kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut dia, kebijakan penaikan BBM harus melalui pembicaraan serius. Apalagi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini akan berakhir dalam kurun waktu dua bulan mendatang dan akan digantikan oleh pemerintahan baru.
Saat ditanya apakah Pemerintahan SBY akan menaikkan harga BBM, Wacik menjawab hingga kini belum ada pembahasan.
Menurutnya, pembahasan kenaikan BBM harus dibicarakan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan baru. Akan tetapi, belum ada pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo. “Tunggulah pemimpin negara bertemu dulu. Nanti apa arahan beliau berdua kami kerjakan.”
Terkait pembahasan subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2015, Jero mengaku pembahasan masih menunggu Badan Anggaran yang akan rapat pada 27 Agustus 2014.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menegaskan beban subsidi energi saat ini sudah tidak masuk akal dan mutlak harus dicabut.
Keberadaan subsidi energi selama ini telah mempersempit ruang fiskal untuk melakukan kegiatan lain produktif, semisal membangun infrastruktur. Dengan begitu, kenaikan harga BBM harus segera dilakukan.
Adapun harga BBM bersubsidi itu dapat dinaikkan dengan cara berbagi beban antara Pemerintahan SBY dengan Jokowi. Kenaikan tersebut bisa dieksekusi secara bertahap dimulai saat ini agar tidak mewariskan beban besar kepada pemerintahan mendatang.
“Kalau perlu SBY dan Jokowi duduk bersama dan dihadiri oleh Megawati,” katanya dalam diskusi dengan jajaran Bisnis Indonesia, Senin (25/8/2014).
BBM LANGKA
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalan arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tutup karena kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi, Senin (25/8/2014).
Para petugas SPBU di daerah ini mengungkapkan kekosongan stok BBM bersubsidi itu akibat ada kebijakan pengurangan jatah BBM bersubsidi.
"Barangnya habis, apa yang mau dijual," kata Andri, petugas SPBU 34-41307 di jalan raya Dawuan, Karawang, Senin.
Iwan, petugas SPBU di jalur Pantura Karawang, mengatakan, pengurangan jatah BBM bersubsidi sebenarnya sudah terjadi sejak 18 Agustus 2014.
Tetapi baru kali ini menimbulkan antrean panjang pengendara yang hingga kini pembelian BBM bersubsidi meningkat cukup signifikan.
"Akibat tingginya tingkat pembelian BBM bersubsidi, stoknya cepat habis selama beberapa jam. Jadi terpaksa tutup sambil menunggu datang stok," kata dia.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Karawang Hanafi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat itu mengakibatkan jatah BBM bersubsidi jenis solar di daerahnya berkurang 20 persen dan premium berkurang 5 persen dari jatah setiap bulan pengiriman.
Catatan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi setempat, saat ini ada 58 SPBUdi berbagai daerah sekitar Karawang.
Di Padang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat meminta pemerintah mengingatkan jajaran Pertamina untuk memberi kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM), sehingga tidak membuat panik masyarakat.
"Tanpa ada kepastian dapat menimbulkan kepanikan masyarakat dan imbasnya juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian kalau berlarut-larut BBM langka," kata Ketua YLKI Sumbar Dahnil Aswad ketika diminta tanggapannya di Padang, Senin.
Menurut dia, pemerintah harus tegas masalah BBM, jika ingin menaikan segera saja dan kalau tidak jangan sampai pula mengganggu distribusi ke masyarakat.
Bagi masyarakat kalau BBM naik, mungkin bukan persoalan tetap persedian ada dan percuma harga murah tetapi mendapatkannya susah.
"Jadi, kalau pemerintah ingin menaikkan tentu yang sewajarnya saja, dan jangan berlebihan yang dapat menjadi beban bagi masyarakat," katanya.
Dengan kondisi saat ini, jangan sampai ada pula pihak-pihak terkait baik di tingkat depot atau SPBU bermain atau menimbun pasokan.
"Kami minta pihak Pertamina jujur saja dengan kondisi pasokan yang ada, sehingga masyarakat dapat pula menerima kenyataan yang ada. Masyarakat diminta jangan terlalu cemas karena dapat membuat ada oknum yang bermain," katanya.
Selain itu, diminta jajaran aparat keamanan untuk melakukan pengetatan pengawasan dalam pendistribusian BBM. "Jika ada pihak-pihak yang dicurigai menimbun harus ditindak tegas, jangan dibiarkan mengambil kesempatan di saat situasi seperti sekarang," katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat Muzakir Aziz mengatakan, sampai saat ini belum ada berdampak terhadap pasokan barang dari kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.
Menurut dia, pemerintah kalau ingin menaikkan harga BBM silahkan saja, tapi yang wajar. Kondisi sekarang, subsidi BBM hanya dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas, masyarakat kecil tidak merasakan.
Jadi, bagi pengusaha bukan masalah kalau pemeritah mau menaikkan harga bahan bakar, dan tentu harga barang baik kebutuhan pokok atau lainnya akan menyesuaikan.
"Ketimbang BBM banyak bocor atau diselewengkan, bagus dinaikkan. Pemerintah dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan," katanya.
Awal pekan ke empat Agustus 2014, kelangkaan bahan bakar minyak bukan hanya solar, tapi juga premiun terjadi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Barat. Meskipun ditemukan pada pedagang eceran, harga melontak sampai melebihi Rp10.000/liter.
PT Pertamina melakukan pengaturan penyaluran bahan bakar minyak jenis premium subsidi dan solar subsidi ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) yang ada di Sumatera Barat hingga Desember 2014.
"Pengaturan penyaluran BBM jenis Premium subsidi dan Solar Subsidi di seluruh SPBU Sumbar mengacu sisa kuota bbm subsidi," kata External Relation Pertamina Marketing Region I Sumbar Bagian Utara Fitri Erika. (JIBI/Antara)
TukangBecak.org-JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari Rp6.500 menjadi Rp10.000 per liter.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan penaikan tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi. Dengan kenaikan harga masyarakat diyakini tidak akan melakukan penyalahgunaan sehingga terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.
“Kalau saya dipanggil Jokowi, saya usulkan lagi. Idealnya harga Rp10.000 per liter,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (25/8/2014).
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku sampai saat ini belum ada rencana kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut dia, kebijakan penaikan BBM harus melalui pembicaraan serius. Apalagi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini akan berakhir dalam kurun waktu dua bulan mendatang dan akan digantikan oleh pemerintahan baru.
Saat ditanya apakah Pemerintahan SBY akan menaikkan harga BBM, Wacik menjawab hingga kini belum ada pembahasan.
Menurutnya, pembahasan kenaikan BBM harus dibicarakan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan baru. Akan tetapi, belum ada pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo. “Tunggulah pemimpin negara bertemu dulu. Nanti apa arahan beliau berdua kami kerjakan.”
Terkait pembahasan subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2015, Jero mengaku pembahasan masih menunggu Badan Anggaran yang akan rapat pada 27 Agustus 2014.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menegaskan beban subsidi energi saat ini sudah tidak masuk akal dan mutlak harus dicabut.
Keberadaan subsidi energi selama ini telah mempersempit ruang fiskal untuk melakukan kegiatan lain produktif, semisal membangun infrastruktur. Dengan begitu, kenaikan harga BBM harus segera dilakukan.
Adapun harga BBM bersubsidi itu dapat dinaikkan dengan cara berbagi beban antara Pemerintahan SBY dengan Jokowi. Kenaikan tersebut bisa dieksekusi secara bertahap dimulai saat ini agar tidak mewariskan beban besar kepada pemerintahan mendatang.
“Kalau perlu SBY dan Jokowi duduk bersama dan dihadiri oleh Megawati,” katanya dalam diskusi dengan jajaran Bisnis Indonesia, Senin (25/8/2014).
BBM LANGKA
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalan arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tutup karena kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi, Senin (25/8/2014).
Para petugas SPBU di daerah ini mengungkapkan kekosongan stok BBM bersubsidi itu akibat ada kebijakan pengurangan jatah BBM bersubsidi.
"Barangnya habis, apa yang mau dijual," kata Andri, petugas SPBU 34-41307 di jalan raya Dawuan, Karawang, Senin.
Iwan, petugas SPBU di jalur Pantura Karawang, mengatakan, pengurangan jatah BBM bersubsidi sebenarnya sudah terjadi sejak 18 Agustus 2014.
Tetapi baru kali ini menimbulkan antrean panjang pengendara yang hingga kini pembelian BBM bersubsidi meningkat cukup signifikan.
"Akibat tingginya tingkat pembelian BBM bersubsidi, stoknya cepat habis selama beberapa jam. Jadi terpaksa tutup sambil menunggu datang stok," kata dia.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Karawang Hanafi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat itu mengakibatkan jatah BBM bersubsidi jenis solar di daerahnya berkurang 20 persen dan premium berkurang 5 persen dari jatah setiap bulan pengiriman.
Catatan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi setempat, saat ini ada 58 SPBUdi berbagai daerah sekitar Karawang.
Di Padang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat meminta pemerintah mengingatkan jajaran Pertamina untuk memberi kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM), sehingga tidak membuat panik masyarakat.
"Tanpa ada kepastian dapat menimbulkan kepanikan masyarakat dan imbasnya juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian kalau berlarut-larut BBM langka," kata Ketua YLKI Sumbar Dahnil Aswad ketika diminta tanggapannya di Padang, Senin.
Menurut dia, pemerintah harus tegas masalah BBM, jika ingin menaikan segera saja dan kalau tidak jangan sampai pula mengganggu distribusi ke masyarakat.
Bagi masyarakat kalau BBM naik, mungkin bukan persoalan tetap persedian ada dan percuma harga murah tetapi mendapatkannya susah.
"Jadi, kalau pemerintah ingin menaikkan tentu yang sewajarnya saja, dan jangan berlebihan yang dapat menjadi beban bagi masyarakat," katanya.
Dengan kondisi saat ini, jangan sampai ada pula pihak-pihak terkait baik di tingkat depot atau SPBU bermain atau menimbun pasokan.
"Kami minta pihak Pertamina jujur saja dengan kondisi pasokan yang ada, sehingga masyarakat dapat pula menerima kenyataan yang ada. Masyarakat diminta jangan terlalu cemas karena dapat membuat ada oknum yang bermain," katanya.
Selain itu, diminta jajaran aparat keamanan untuk melakukan pengetatan pengawasan dalam pendistribusian BBM. "Jika ada pihak-pihak yang dicurigai menimbun harus ditindak tegas, jangan dibiarkan mengambil kesempatan di saat situasi seperti sekarang," katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat Muzakir Aziz mengatakan, sampai saat ini belum ada berdampak terhadap pasokan barang dari kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.
Menurut dia, pemerintah kalau ingin menaikkan harga BBM silahkan saja, tapi yang wajar. Kondisi sekarang, subsidi BBM hanya dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas, masyarakat kecil tidak merasakan.
Jadi, bagi pengusaha bukan masalah kalau pemeritah mau menaikkan harga bahan bakar, dan tentu harga barang baik kebutuhan pokok atau lainnya akan menyesuaikan.
"Ketimbang BBM banyak bocor atau diselewengkan, bagus dinaikkan. Pemerintah dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan," katanya.
Awal pekan ke empat Agustus 2014, kelangkaan bahan bakar minyak bukan hanya solar, tapi juga premiun terjadi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Barat. Meskipun ditemukan pada pedagang eceran, harga melontak sampai melebihi Rp10.000/liter.
PT Pertamina melakukan pengaturan penyaluran bahan bakar minyak jenis premium subsidi dan solar subsidi ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) yang ada di Sumatera Barat hingga Desember 2014.
"Pengaturan penyaluran BBM jenis Premium subsidi dan Solar Subsidi di seluruh SPBU Sumbar mengacu sisa kuota bbm subsidi," kata External Relation Pertamina Marketing Region I Sumbar Bagian Utara Fitri Erika. (JIBI/Antara)
